PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
22 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
Pasal 24
(1) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan oleh PPID KPU atau PPID KPU Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dan/atau dikoordinasikan oleh
PPID KPU atau PPID KPU Provinsi dengan
melibatkan:
a. pembina PPID;
b. Atasan PPID;
c. tim pertimbangan; dan/atau
d. PPID pelaksana yang menguasai Informasi Publik.
(3) PPID KPU atau PPID KPU Provinsi dapat menghadirkan lembaga terkait dan/atau ahli yang memiliki pengalaman dan/atau pemahaman mengenai substansi Informasi Publik yang akan dikecualikan untuk dimintai pendapatnya sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
(4) Dalam melakukan Pengujian Konsekuensi, Atasan PPID KPU Provinsi melakukan konsultasi kepada Atasan PPID KPU.
(5) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dapat dilakukan: a. sebelum terdapat permintaan Informasi Publik; b. pada saat terdapat permintaan Informasi Publik; atau c. pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
19. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25
(1) PPID KPU melakukan Pengujian Konsekuensi atas permohonan dari KPU dan KPU Provinsi.
(2) Permohonan dari KPU dan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan.
(3) Pengujian Konsekuensi oleh PPID KPU dilakukan dengan ketentuan:
a. mengidentifikasi materi Informasi Publik, sifat Informasi Publik, dan lingkup Informasi Publik yang akan dikecualikan;
b. mengidentifikasi potensi konsekuensi yang timbul akibat dibukanya Informasi Publik sebagaimana diatur dalam undang-undang;
c. menetapkan jangka waktu pengecualian informasi;
d. mengidentifikasi kepentingan publik dari Pemohon Informasi Publik dalam hal Informasi yang dimohonkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
e. melakukan analisis pada potensi konsekuensi yang timbul terhadap kepentingan publik dari Pemohon Informasi Publik serta mempertimbangkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
f. menyimpulkan hasil Pengujian Konsekuensi
dengan menetapkan Informasi Publik yang diuji
konsekuensi bersifat:
1. dikecualikan; atau
2. terbuka.
4) Ketentuan mengenai tata cara Pengujian
Konsekuensi oleh PPID KPU sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.